Pedoman Pengelolaan Pengadilan

Pedoman Pengelolaan Organisasi, administrasi, Personiel dan Keuangan Pengadilan

Judul Dokumen Penerbit   Penanggung jawab  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang diubah pertama dengan. Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 . Lembaran Negara Republik Indonesia Ketua
Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Ketua
Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Ketua
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Lembaran Negara Republik Indonesia SKM
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Fublik Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepaniteraan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepaniteraan
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara   Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kesekretariatan
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai   Presiden RI  
Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Lembaran Negara Perencenaan, IT dan Pelaporan
R.Bg. (singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
PP No.53 tahun 2008 Lembaran Negara Ketua
PP No. 46 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP No.24 tahun 1976 Lembaran Negara Republik Indonesia Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Ketua
PP NOMOR 42 TAHUN 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 11 TAHUN 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 25 TAHUN 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil   Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 20 TAHUN 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil   Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kesekretariatan
PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiunan Pegawai Negeri sipil serta pemberian pensiunan juda dan dudanya. Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 25 TAHUN 1994 tentang tanda kehormatan tanda satyalancana karya satya   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 24 TAHUN 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP no.99 tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP NOMOR 39 TAHUN 2006 Tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan   Pemerintah RI Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP NOMOR 7 TAHUN 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP NOMOR 100 TAHUN 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural   Pemerintah RI Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural   Pemerintah RI Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
PP NOMOR 10 TAHUN 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PP NOMOR 45 TAHUN 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
 PP NOMOR 101 TAHUN 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil   Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PP nomor 90 TAHUN 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
Perpres no.29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Pemerintah RI Administrasi Kesekretariatan
PERPRES NOMOR 12 TAHUN 1961 tentang pemberian tugas belajar   Presiden RI Administrasi Kesekretariatan
PERPRES NO. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Lembaran Negara Kepegawaian
PERPRES No 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi. Lembaran Negara Administrasi Kepaniteraan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Intruksi Presiden no 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningktan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyrakat, Presiden RI Administrasi Kepaniteraan
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar  Layanan Informasi Publik Permenko Info Administrasi Kepaniteraan
Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei  Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenpan RB. Ketua
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Administrasi Kepaniteraan
Permenpan Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan  Standar Operasional  Prosedur Administrasi Pemerintahan Kemenpan RB. Administrasi Kesekretariatan
PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 tenteng nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah   Menpan Administrasi Kesekretariatan
PERMEMPAN NOMOR 35 TAHUN 2012  Mempan Administrasi Kesekretariatan
PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah   Menpan Administrasi Kesekretariatan
PERMEMPAN NOMOR 25 TAHUN 2014 Menpan Administrasi Kesekretariatan
PERMENPAN  no.10.tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan. Menpan Administrasi Kesekretariatan
PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017 Menpan Administrasi Kepaniteraan
PMK Nomor 190 PMK Nomor 05 Tahun 2012, tentang Tata Cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Administrasi Kepaniteraan
PMK Nomor 03/PMK.02/2013, tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan   Kementerian Keuangan Administrasi Kepaniteraan
PMK Nomor 32 PMK.05 Tahun 2014, tentang Penerimaan Negara secara Elektronik Kementerian Keuangan Administrasi Kepaniteraan
PMK Nomor 27 PMK.05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang Kementerian Keuangan Administrasi Kesekretariatan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2017   Menteri Keuangan Administrasi Kepaniteraan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/pbi/2012, tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank Kementerian Keuangan Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajarial pegawai negeri sipil   BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2013 Tentang pedoman perumusan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil   BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan   BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil   BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajbrial pegawai negeri sipil BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil BKN Administrasi Kesekretariatan
PERKA BKN NOMOR 33 TAHUN 2011 tentang kenaikan pangkat bagi pegawai negeri slpll yang memperoleh surat tanda tamat beiajar/ijazah   BKN Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 2 Tahun 2009, tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 3 Tahun 2012, tentang Biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Mahkamah Agung RI  
Perma Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma Nomor 9 tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Perma 14 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016  Tentang penegakan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
Peraturan Kepala Arsip Nasional No.2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas Arsip Nasional Administrasi Kesekretariatan
Persekma Nomor 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya Kemenpan RB. Administrasi Kepaniteraan
PERSEKMA NOMOR 04 TAHUN 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya.   Sekretaris MA-RI   Administrasi Kesekretariatan
PERSEKMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya. Sekretaris MA-RI Administrasi Kesekretariatan
Keputusan KPK nomor Kep.67/IKPK/02/2005   KPK Administrasi Kesekretariatan
KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002   BKN Administrasi Kesekretariatan
KEP MENPAN NOMOR 75 TAHUN 2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil   Menpan Administrasi Kesekretariatan
KEP SEKMA NOMOR 008-A TAHUN 2012 Tantang Aturan perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia   Sekretaris MA-RI Administrasi Kesekretariatan
KEPUTUSAN SEKMA NOMOR 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang pendelegasian wewenang mengenai penolakan/ pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di llngkungan Mahkamah Agung dan badan·badan peradilan dlbawahnya   Sekretaris MA-RI Administrasi Kesekretariatan
Kep_SEKMA RI Nomor  001SEKIZ.07IV2010 Sekretaris MA-RI Administrasi Kesekretariatan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011, tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama Dirjen Badilag Administrasi Kepaniteraan
SEMA Nomor 3 Tahun 1967, tentang  Penyelesaian Perkara- Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding yang Kurang Biaya Perkaranya Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 ahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voebaar Bij Voor Raad) Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat   Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010, tentang  Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan   Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014,  tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2010 tentang Penerimaan  tamu Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
SE MENPAN No 3 Th 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sekretaris MA-RI Administrasi Kesekretariatan
SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2013 surat edaran menteri pan dan rb nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan lzin belajar   Menpan Administrasi Kesekretariatan
SE_MENPAN_NO_1_TAHUN_2015 tentang kewajiban penyampaian nlaporan harta kekayaan  aparatur sipil Negara (LHKASN) dilingkungan intansi Pemerintah.   Administrasi Kesekretariatan
SE BKN NOMOR 8/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil   BKN Administrasi Kesekretariatan
SE BKN NOMOR 48/SE/1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil   BKN Administrasi Kesekretariatan
SE BAKN NOMOR 01 TAHUN 1977 tentang permintaan dan pemberian cuti pegawai negeri sipiL BKN Administrasi Kesekretariatan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari 2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama   Dirjen Badilag   Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, tanggal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Dirjen Badilag Administrasi Kepaniteraan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara Dirjen Badilag Administrasi Kepaniteraan
SE DIRJEN BADILAG NOMOR 4975-A/DjA/OTT.00/IX/2009 Perihal Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi   Dirjen Badilag Administrasi Kesekretariatan
KMA Nomor KMA/095/X/2006, tentang Penetapan Izin Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar’iyah sewilayah Hukum Provinsi Nad dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, tetang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
KMA Nomor 026 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan Badilag MARI Administrasi Kepaniteraan
KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2016, Pedoman Pelaksanaan Peng awasan di Lingkungan Lembaga Peradiolan. Mahkamah Agung RI Administrasi Kepaniteraan
KMA Nomor 001 Tahun 1991, tentang Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Dirjen Badilag Administrasi Kepaniteraan
KMA NOMOR 143 TAHUN 2007  tentang memberlakukan buku I Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
KMA 192 Tahun 2014 tentang pola pembaruan Promosi dan mutasi hakim dilingkungan peradilan Agama      
KMA NOMOR 193 TAHUN 2014 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
KMA NOMOR 125 TAHUN 2009 Tentang  Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
KMA NOMOR 22 TAHUN 2015 Tentang  Pendelegasian Penilaian Prestasi kerja dan wewenang penandatangan penilaian prestasi kerja di lingkungan Mahkamah Agung   Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
KMA nomor 125/KMA/SK/IX/2009    Mahkamah Agung RI Administrasi Kesekretariatan
Pedoman Pelaksanaan Buku II   Mahkamah Agung RI Kepaniteraan  
Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Standar Nasional Indonesia Sekretaris
Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035. Mahkamah Agung RI Ketua